anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani menilai kerusuhan yang terjadi di palopo sulawesi tengah adalah salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut mampu maka karena ketidakpuasan daripada calon kepala daerah yang telah menganggarkan uang tinggi, tapi lalu kalah, tutur miryam s haryani dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
menurut dia, kerusuhan itu dapat juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, menurut dia, dapat persepsi publik kiranya kpud berpihak kepada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan mesti melakukan pendidikan politik pada penduduk namun realitasnya sering tidak diselenggarakan, katanya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing perut
menurut miryam, untuk memimalisir aksi anarkis juga kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, usah dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, untuk pilkada kabupaten juga kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga adalah wacana di pembahasan ruu pilkada, ujarnya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, mengatakan tidak setuju pada wacana yang hendak mengembalikan pilkada kabupaten juga kota ke dprd.
menurut dia, bila terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan selama pemilihnya warga atau dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.