anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian mengatakan prihatin kepada banyaknya proyek pada kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah pada kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, yang juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, pada samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan dalam lokasi pltu tidak bisa dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana dan senilai rp277 miliar tersebut bisa ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak mudah memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka supaya membelinya kembali dipastikan memerlukan masa beberapa tahun lagi oleh karenanya hal ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan agar pihak tenntang dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan untuk perjuangan lama agar memperoleh dana dari apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern dalam kaltim yang ekonominya tergantung dalam industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik supaya memiliki pilihan kalau Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, baru sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan warga saja baru susah, apalagi supaya keperluan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar untuk proyek untuk alternatif pembangkit listrik tersebut bisa berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek selama kaltim yang didanai apbn juga tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat banyak serta tersebar hampir pada seluruh kabupaten dan kota, termasuk pada kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung pada sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, serta proyek penanggulangan banjir dalam samarinda.
pembangunan properti bagi warga miskin di nunukan, malinau, dan kutai barat juga tidak terserap dananya karena faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti pantas huni bagi masyarakat miskin dalam kawasan perbatasan dan terkendala karena tidak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga itu.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara langsung melalui penduduk selama membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan tersebut karena dalam mana saja mengembangkan selama kaltim, terus muncul yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum dan ingin mengambil keuntungan berlebihan dari proyek pembangunan yang sebenarnya agar warga tersebut.